Polda Jabar Bersama Pemprov Jabar Perkuat Langkah Memberantas Kejahatan Jalanan

PILARGLOBALNEWS,--Polda Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat langkah bersama untuk memberantas kejahatan jalanan, khususnya aksi pembegalan yang dinilai masih menjadi ancaman bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Kolaborasi tersebut tidak hanya diarahkan pada penegakan hukum terhadap pelaku. Polda Jabar dan Pemprov Jabar juga memperluas strategi pencegahan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sekaligus memastikan korban kejahatan mendapatkan perlindungan dan penanganan yang memadai.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan, kepolisian memberikan perhatian serius terhadap fenomena kejahatan jalanan. Polda Jabar telah melakukan pemetaan terhadap pola dan karakteristik aksi begal sebagai dasar menentukan langkah penanganan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

“Bagaimana pun caranya, apa pun langkah-langkahnya kita harus perkuat kolaborasi dengan semua pihak. Kita lawan begal, kita lakukan penegakan hukum ya, namun juga bagaimana kita membangun strategi untuk membuat wilayah Jawa Barat ini menjadi wilayah yang aman, nyaman untuk semua,” ujar Irjen Pipit, di Polda Jabar, Jumat (7/8/2026).

Polda Jabar Gandeng Ojol untuk Perkuat Siskamling

Sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan jalanan, Polda Jabar mulai mengoptimalkan peran pengemudi ojek online atau ojol dalam sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

Para pengemudi ojol dinilai memiliki posisi strategis karena aktivitas mereka berlangsung hampir sepanjang waktu dan menjangkau berbagai kawasan, termasuk ruas jalan yang rawan terjadi tindak kriminal.

Kapolda Jabar menyebut aktivitas para pengemudi ojol dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan lingkungan. Mereka diharapkan dapat membantu memberikan informasi awal apabila menemukan situasi atau aktivitas yang mencurigakan.

“Ojol inilah satu-satunya ya yang Siskamling-nya 1 kali 24 jam. Jadi ibaratnya sambil bekerja, kita harapkan beliau-beliau ini Ojol yang ada di semua wilayah Jabar bisa bersama-sama minimal memberikan informasi tentang adanya kecurigaan- kecurigaan,” kata Kapolda Jabar.

Menurut Irjen Pipit, keterlibatan ojol bukan berarti mengambil alih tugas kepolisian. Peran mereka lebih diarahkan sebagai mitra masyarakat yang membantu memberikan informasi terkait potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.

Tim URC Disiagakan di Titik Rawan

Untuk mempercepat respons terhadap laporan maupun potensi ancaman keamanan, Polda Jabar juga menyiagakan Unit Reaksi Cepat (URC) di sejumlah rayon wilayah.

Keberadaan tim tersebut diharapkan mampu memperpendek waktu respons ketika terjadi gangguan keamanan, termasuk ketika pengemudi ojol maupun masyarakat menghadapi situasi yang membahayakan keselamatan.

Irjen Pipit menegaskan, kepolisian akan memberikan dukungan kepada pengemudi ojol dalam menghadapi situasi yang mengancam keselamatan mereka.

“Bahkan kalau mereka harus membela diri ya, kita akan bantu para Ojol itu dengan unit reaksi cepat di mana pun di titik-titik rawan,” tegasnya.

Penguatan URC menjadi salah satu langkah Polda Jabar untuk menghadirkan respons kepolisian yang lebih cepat, khususnya di kawasan yang telah dipetakan memiliki potensi kerawanan kejahatan jalanan.   Pemprov Jabar Pastikan Korban Begal Dapat Penanganan

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa upaya pemberantasan begal tidak boleh hanya berorientasi pada penangkapan pelaku.

Menurut Dedi, negara juga harus hadir dalam memberikan perlindungan kepada korban, termasuk memastikan mereka mendapatkan akses layanan kesehatan serta dukungan untuk menangani dampak yang ditimbulkan setelah menjadi korban tindak kriminal.

Dedi memastikan fasilitas kesehatan di Jawa Barat wajib memberikan penanganan medis bagi warga yang menjadi korban kekerasan tanpa terhambat persoalan administrasi maupun pembiayaan.

“Sudah dibuat surat edaran ke seluruh rumah sakit tidak boleh menolak pasien termasuk korban kekerasan. Kalau kemudian BPJS tidak menanggung, Pemprov Jabar menyiapkan anggaran yang cukup untuk mengganti biaya yang dikeluarkan,” tuturnya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Jabar untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban tindak kriminal. Penanganan tidak hanya dilakukan setelah pelaku ditangkap, tetapi juga memastikan korban memperoleh hak atas layanan kesehatan.

Kolaborasi Jadi Kunci Tekan Kejahatan Jalanan

Polda Jabar dan Pemprov Jabar menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai salah satu kunci dalam menghadapi kejahatan jalanan. Penegakan hukum terhadap pelaku akan berjalan beriringan dengan pencegahan, penguatan sistem keamanan lingkungan, serta perlindungan bagi korban.

Dengan melibatkan pengemudi ojol, memperkuat Unit Reaksi Cepat, dan memastikan akses layanan kesehatan bagi korban, upaya menciptakan Jawa Barat yang aman dan nyaman diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan begal membutuhkan keterlibatan bersama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, ruang gerak pelaku kejahatan jalanan diharapkan semakin sempit dan rasa aman warga Jawa Barat dapat terus diperkuat.