Pemkot Bandung Buka Kolaborasi Bagi Komunitas Dan Mahasiswa

PILARGLOBALNEWS,--Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung penguatan literasi hukum dan demokrasi di kalangan mahasiswa sebagai bagian dari  pembentukan generasi pemimpin yang kritis, kolaboratif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.       

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam kegiatan Sekolah Advokasi yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bersama Komunitas Warga Intelektual (KWI), di Bandung, Sabtu 26 Juli 2025.

Erwin menilai, kegiatan ini menjadi bagian penting dari penguatan kapasitas pemuda dalam memahami tata kelola pemerintahan dan mekanisme kebijakan publik.

"Literasi hukum, kebijakan publik, dan semangat advokasi perlu diperkuat, agar mahasiswa tidak hanya menjadi komentator sosial, tetapi menjadi mitra strategis pembangunan," kata Erwin.

Ia menyatakan, Pemkot Bandung membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya kepada komunitas pemuda dan organisasi mahasiswa yang ingin berkontribusi secara konkret dalam pembangunan kota.

"Bandung tidak bisa dibangun hanya oleh birokrasi. Perlu pemuda dengan lima kesadaran: kesadaran spiritual, intelektual, sosial, budaya, dan lingkungan. Itulah pilar kepemimpinan masa depan," ujar Erwin.

Sementara itu, Ketua KAMMI Kota Bandung, Rian Trianoto menuturkan, Sekolah Advokasi bertema "Implementasi Pendidikan Demokrasi melalui Sekolah Advokasi" ini digelar untuk mendorong mahasiswa agar tidak apatis terhadap dinamika kebijakan dan pembangunan kota.

"Advokasi bukan hanya milik anak hukum, tapi hak semua warga negara. Mahasiswa harus paham arah kebijakan jangka panjang dan menengah Kota Bandung, termasuk RPJP dan RPJMD," jelas Rian.

Ia juga menyampaikan pentingnya peran mahasiswa sebagai watchdog yang mengawal jalannya pemerintahan secara kritis namun tetap konstruktif.

"Kami ingin membentuk kelompok kecil tapi punya nilai. Minoritas yang kreatif. Menjadi mitra kritis sekaligus kolaboratif untuk membangun Bandung yang lebih baik," tambahnya.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 50 peserta dari berbagai kampus dan komunitas di Kota Bandung.

Para peserta menerima materi seputar advokasi, kebijakan publik, etika demokrasi, serta strategi komunikasi sosial, dengan harapan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan sadar hukum di tengah masyarakat.