Penggelembungan Anggaran Ditolak Prabowo

PILARGLOBALNEWS,--Pengakuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam wawancara dengan Deddy Corbuzieur, dirinya ( Prabowo ) pernah menolak memberikan persetujuan pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alustista) yang anggarannya di gelembungkan atau di mark up hingga 600 persen. kata Prabowo di acara podcast di channel youtube  Deddy Corbuzier. ( minggu 13/6).

"Saya enggak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan," kata Prabowo menolak.

Prabowo  mengakui bahwa dalam lembaga pemerintahan memang terdapat potensi melakukan mark up anggaran.

Ia menduga terdapat banyak pihak yang tidak menyukai keputusannya tidak meloloskan pengajuan itu,

Prabowo lantas melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

"Pak, saya enggak mau, Pak, itu kan tanggung jawab saya kepada bapak presiden, kepada rakyat, kepada sejarah," ujarnya.

Prabowo sendiri mengaku memaklumi bahwa produsen Alutsista ataupun agennya mencari untung dari jual beli Alutsista. Sebab, hal tersebut merupakan bisnis.

Meski demikian, ia menolak tindakan yang menggelembungkan anggaran secara tidak wajar dan memuat unsur penipuan.

"Gua enggak mau kalau gila-gilaan," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan pihaknya melakukan negosiasi secara langsung dengan produsen Alutsista.

Tindakan ini dilakukan guna menghindari celah korupsi dan keterlibatan mafia dalam belanja alat pertahanan negara itu.

Selain itu, untuk mencegah godaan melakukan tindak korupsi, Prabowo mengatakan pihaknya akan mengundang Kejaksaam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya rencananya mau mengundang Kejaksaan, BPKP, sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," kata Prabowo.

Wacana belanja Alutsista sendiri tengah menjadi sorotan. Hal ini terjadi setelah dokumen yang memuat tentang rencana belanja alat pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) untuk tiga matra TNI diketahui oleh publik.

Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024.

Pemenuhan Alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$124.995.000.000 atau setara Rp1.700 triliun.