Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bandung Tahun 2025 Di Monitoring DPRD
Rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Bandung bersama Plt. Kadisdik Kota Bandung, Dani Nurahman, dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si.
Dihadiri pula oleh para anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung yakni, Aswan Asep Wawan; Christian Julianto Budiman; Elton Agus Marjan; drg. Susi Sulastri; Drs. Heri Hermawan, M.M., M.Pd.; H. Soni Daniswara, S.E; Eko Kurnianto W, S.T., M.Pmat.; M. Syahlevi Erwin Apandi; dan M. Reza Panglima Ulung.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono menjelaskan, kegiatan monitoring lapangan dan rapat kerja tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memastikan informasi sesuai rencana dari pelaksanaan SPMB Kota Bandung Tahun Ajaran 2025/2026.
"Kita ingin mendalami sejauh mana persiapan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 yang telah dilakukan Dinas Pendidikan. SPMB secara umum kita ketahui ada empat jalur, dari mulai jalur afirmasi bagi murid Rawan Melanjutkan Pendidkan (RMP), jalur domisili, jalur prestasi, dan jalur mutasi," ujarnya.
Iman Lestariyono mengatakan, untuk penempatan Afirmasi RMP saat ini telah memasuki tahapan penetapan hasil pemetaan dan permintaan. Para murid baru yang telah terdaftar dalam status Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi melalui jalur RMP.
Untuk proses penempatan jalur afirmasi kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) jenjang SMP telah selesai. Prosesnya dimulai dari pendataan bagi calon murid yang akan ditempatkan di SMP Negeri. Kuota penempatan RMP sebanyak 20 persen telah didata berdasarkan Data Pokok Pendidikan, kemudian diverifikasi oleh sekolah asal dan divalidasi oleh sekolah tujuan.
"Untuk afirmasi Kota Bandung, diawali dengan afirmasi penempatan RMP. Jadi mereka yang telah masuk dalam DTKS didata melalui sistem untuk dilakukan penempatan afirmasi RMP di sekolah negeri terdekat, untuk memilih sekolah negeri mana, hal ini untuk mempermudah dan memberikan ketenangan bagi orang tua murid," ucapnya.
Dalam kesempatan kegiatan monitoring lapangan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bandung turut mengecek kesiapan lainnya dari pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, salah satunya kesiapan pelayanan administrasi terintegrasi, termasuk edukasi kepada calon peserta didik.
Terkait kesiapan pelayanan administrasi, Dinas Pendidikan telah mendirikan meja layanan terintegrasi SPMB bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Sosial, di halaman kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung. Para petugas dari masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut memberikan pelayanan administrasi satu pintu.
Iman Lestariyono menambahkan, adapun kendala yang kerap terjadi dalam proses pendataan SPMB adalah kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat untuk melakukan pembaharuan data identitas yang diperlukan.
Seringkali saat waktu proses pendaftaran dibuka, kepanikan calon peserta didik terjadi untuk melakukan pembaharuan identitas.
"Dengan pola pelayanan administrasi satu pintu ini memudahkan masyarakat, sehingga calon peserta didik tidak perlu bolak-balik untuk melakukan urusan administarsi sana sini. Maka secara umum, dapat kami sampaikan persiapan yang dilakukan Dinas Pendidikan sudah oke," tuturnya.
Meski demikian, Komisi IV DPRD Kota Bandung akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026. Terlebih tahapan pendaftaran untuk jalur domisili, prestasi, dan mutasi baru akan dilakukan pada 23-27 Juni 2025.Penempatan Jalur Afirmasi RMP melalui sistem sudah dilaksanakan dan sudah ada hasilnya di laman resmi spmb.bandung.go.id. Saat ini tahapan memasuki pendataan SPMB untuk semua jalur di antaranya Jalur domisili, Afirmasi, Prestasi, Mutasi yang dilaksanakan pada 19 Mei sampai 20 Juni 2025. Kemudian akan dilanjutkan untuk pendaftaran di semua jalur pada 23-27 Juni 2025.
"Kita akan terus monitoring, karena proses pendaftaran secara online kan belum dimulai, kalau kick-off itu sudah untuk proses penempatannya, ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar," katanya.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul yang menilai harus adanya sinkronisasi informasi dan rangkaian tahapan agenda dari pelaksanaan SPMB yang disampaikan, baik kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan di Pemerintahan Kota Bandung.
Ia mengungkapkan, dari sisi regulasi dan teknis, pelaksanaan SPMB 2025 tidak jauh berbeda dengan PPDB tahun sebelumnya. Namun, ia mengingatkan pentingnya sosialisasi yang masif agar seluruh masyarakat memperoleh informasi secara merata.
"Terkait informasi dengan agenda yang sudah terjadwalkan, mulai dari tahapan persiapan hingga pelaksanaan SPMB perlu adanya sinkronisasi, dan disampaikan selain kepada masyarakat namun juga kepada kami di legislatif. Sehingga kami bisa turut mensosialisasikannya, salah satunya pada saat kegiatan reses, agar masyarakat paham dan mengetahui kapan juga apa saja yang perlu dilakukan," katanya.
About pilarglobalnews
Tidak ada komentar